Jakarta, Lembak News. Com– Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) Sri Mulyani disemprot oleh pakar hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ahmad Yani.
Ahmad Yani meminta agar Sri Mulyani sebaiknya meletakan jabatan dan mengundurkan diri sebagai Menkeu RI.
Pasalnya, bagi Ahmad Yani, transaksi janggal dalam tubuh Kemenkeu RI menjadi sebuah kegagalan Sri Mulyani.
Bagi Ahmand Yani, transaksi janggal keuangan yang notabene bersumber pada Ditjen Pajak dan Bea Cukai Kementerian Keuangan tersebut tentunya siginifikan mempengaruhi capaian penerimaan negara dari pajak rakyat.
“Artinya begini sumber pendapatan negara yang diambil dari sektor pajak yang diambil dari keringatnya rakyat. Pajak itu mempajakan rakyat tapi bukan digunakan untuk kesejahteraan dalam rangka untuk fasilitas umum, kesejahteraan ini. Tapi dimakan dikorup oleh pegawai pajak sendiri,” kata Yani yang juga Ketua Umum Partai Masyumi dalam tayangan YouTubenya, seperti dikutip Floreseditorial.com, Senin, 13 Maret 2023.
“Akhirnya orang berpikir ya sudah stop bayar pajak, sudah ada gerakan stop bayar pajak. Tapi direspons oleh Sri Mulyani dengan angkuhnya “kalau ga bayar pajak saya naikkan lagi PPN 2 kali lipat” apa korelasinya,” tambah mantan wakil rakyat yang membidangi hukum, perundang-undangan, HAM dan keamanan ini.
Namun demikian, Yani menegaskan, budaya malu untuk mengundurkan diri di Indonesia masih sangat langka, berbeda dengan negara maju seperti Jepang dan Inggris atau negara maju lainnya.
Baca Juga: Inspirasi 7 Model Rambut ala Seleb Indonesia untuk yang Wajah Bulat, Sontek!
“Yang selama ini pegawai pajak dibawa Sri Mulyani. Sebagai Menteri Keuangan yang harusnya dia bertanggung jawab. Kalau di Jepang di negara yang beradab di negara-negara maju dia harusnya sudah mundur,” katanya.
“Kalau orang masih punya rasa malu, punya moralitas, dia mundur. Mau tidak mau harus ada tanggung jawab dia sebagai Menteri Keuangan. Sayangnya dia tidak mundur. Ini harus diusut keterlibatannya jangan-jangan banyak hal yang tidak diketahui,” sambungnya.
Wajar saja, tambah dia, rakyat dalam keadaan susah, sakit hati untuk bayar pajak jika melihat fenomena di pajak seperti itu.
Pajak mereka bukan dalam rangka untuk bagaimana membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Tetapi dalam formulasinya untuk kepentingan para oligarki.
Leave a Reply