Muara Beliti — Aliansi Masyarakat Muara Beliti Bersatu (AMMBB) kembali turun ke jalan dengan tuntutan keras kepada Bupati Musi Rawas. Massa mendesak evaluasi dan pencopotan Lurah Muara Beliti, pembatalan SK Pelaksana Tugas (PLT) Ketua RT, serta audit menyeluruh tata kelola pemerintahan kelurahan melalui Inspektorat.
Dalam orasi lantangnya,
“Tommy Jpisa”,”koordinator aksi AMMBB”, selaku Koordinator Aksi, menilai kebijakan lurah telah mencederai prinsip pemerintahan yang partisipatif dan transparan serta memicu kegaduhan sosial di tengah masyarakat.
> “SK PLT RT ini kami nilai cacat prosedur dan tidak berpijak pada musyawarah warga. Ini bukan persoalan sepele, ini soal keadilan dan tata kelola pemerintahan,” tegas Tommy di hadapan massa.
Aksi yang digelar Kamis, 29 Januari 2026, berlangsung tertib namun penuh tekanan. Massa menuntut keputusan nyata, bukan sekadar janji normatif. Pemerintah Daerah Musi Rawas diwakili “Muhlisin”,”asisten II pemkab musi rawas” selaku Asisten II Setda, turun langsung menemui demonstran.
Dalam keterangannya, Muhlisin menyebut persoalan tersebut telah menjadi atensi khusus Pemda Musi Rawas dan meminta massa aksi untuk menahan diri.
> “Kami minta bersabar. Semua ada proses yang harus dijalankan. Pemda akan menelaah dan memanggil pihak-pihak terkait,” ujarnya.
Namun pernyataan tersebut dinilai belum menjawab substansi tuntutan. AMMBB menegaskan bahwa kesabaran masyarakat telah sampai di titik batas dan menolak solusi yang hanya berujung pada wacana tanpa tenggat waktu yang jelas.
> “Kami butuh kepastian hari ini. Jika tidak ada sikap tegas, kami akan bertahan hingga sore dan siap menggelar aksi jilid IV dengan massa yang lebih besar,” ancam Tommy kepada awak media.
Menurut AMMBB, lambannya respons tegas pemerintah berpotensi memperpanjang konflik di tingkat akar rumput dan memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparatur kelurahan.
Hingga berita ini diturunkan, massa AMMBB masih bertahan di lokasi aksi, menunggu keputusan konkret dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terkait nasib Lurah Muara Beliti, pembatalan SK PLT RT, serta langkah audit oleh Inspektorat.hl(015)
